The Basic Principles Of agus joko pramono
The Basic Principles Of agus joko pramono
Blog Article
Agus membantah keterkaitannya tersebut dan menegaskan tidak pernah ada pemeriksaan dan konfirmasi terhadap dirinya oleh PPATK.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.
The next posts are merged in Scholar. Their put together citations are counted just for the initial posting.
"Saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak membantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka," katanya.
Lebih dari itu, kata Mietzner, rezim pemerintah yang berkuasa membutuhkan partai politik untuk melindunginya dari ancaman di luar parlemen.
“Ini punya resiko terhadap diskriminasi pelayanan publik karena konsep warga negara diganti menjadi konstituen,” tuturnya.
Sementara itu, Agus juga berharap dapat memberikan kinerja yang sebaik-baiknya kepada BPK. Dengan waktu menjabat yang singkat, dia juga yakin dapat bekerja dengan cepat karena sudah memahami sistem dan cara kerja BPK sejak awal.
Setelahnya, Presiden Jokowi akan mengirimkan ten nama tersebut ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari ten nama itu, nantinya akan dipilih lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK.
Untuk mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan silakan melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan klik tombol Daftar, atau jika sudah terdaftar, dapat langsung menuju ke halaman Login.
Agus bicara empat mata dengan Prabowo. Beredar isu, bahwa ia bakal dijadikan agus joko pramono menteri Imigrasi di kabinet mendatang. Tapi ia tak mau mengkonfirmasi hal tersebut.
Bukan hanya soal kabinet dan anggaran negara yang membengkak, Herdiansyah menyebut ketiadaan partai oposisi akan membuat pemerintahan Prabowo bergulir tanpa pengawasan.
; dan (3) reviu dilakukan sebelum laporan VNR diterbitkan, sehingga untuk mendapatkan dukungan pemerintah, BPK secara intensif berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan reviu atas VNR dan laporan VNR selesai tepat waktu serta untuk memitigasi risiko validitas details.
“Siapa lagi yang akan mengawasi pemerintah? Apakah pemerintah akan efektif kalau yang mengawasi mereka adalah orang-orang Prabowo sendiri?